Keuangan Negara

Secara garis besar,pengeluaran Negara dikelompokkan menjadi dua yakni.

a.pengeluaran rutin

b.pengeluaran pembangunan

A.    Pengeluaran Rutin

Pengeluaran rutin adalah segala bentuk pengeluaran pemerintah untuk membayar kebutuhan sehari-hari pemerintah. Pengeluaran rutin dimaksudkan sebagai pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang dialokasikan untuk membiayai kegiatan rutin pemerintahan. Tujuan pengeluaran rutin agar  pemerintah dapat menjalankan misinya dalam rangka menjaga kelancaran penyelenggaraan pemerintah, kegiatan operasional dan pemeliharaan asset  negara, pemenuhan kewajiban  pemerintah  kepada  pihak ketiga, perlindungan  kepada  masyarakat  miskin dan  kurang mampu, serta menjaga stabilitas perekonomian.

 Besarnya pengeluaran rutin dipengaruhi oleh berbagai langkah kebijakanyang ditempuh pemerintah dalam rangka pengelolaan keuangan negara dan stabilitas perekonomian, seperti perbaikan pendapatan aparatur pemerintah,penghematan pembayaran bunga utang, dan pengalihan subsidi agar lebih tepat sasaran. Contoh pengeluaran rutin pemerintah sebagai berikut :

1)      Belanja pegawai, termasuk gaji pegawai negri dan TNI

2)      Belanja barang, seperti perlengkapan dan peralatan kantor

3)      Cicilan hutang, baik hutang luar dan dalam negri

4)      Subsidi daerah otonom

5)      Pengeluaran rutin lainnya adalah subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM)

6)      Anggaran untuk pendidikan, kesehatan, dan pertahanan keamanan.

B.     Pengeluaran Pembangunan

            Pengeluaran pembangunan yaitu pengeluaran yang digunakan untuk membiayai pembangunan di bidang ekonomi, sosial, dan umum baik pembangunan secara fisik maupun non fisik. Peranan anggaran pembangunan lebih ditekankan pada upaya penciptaan kondisi yang stabil dan kondusif bagi berlangsungnya proses pemulihan ekonomi dengan tetap memberikan stimulus bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam kaitan dengan pengelolaan APBN secara keseluruhan dengan keterbatasan sumber pembiayaan yang tersedia, maka pencapaian sasaran-sasaran pembangunan harus dilakukan seoptimal mungkin (Nota Keuangan dan APBN, 2004). Sehubungan dengan hal tersebut, formulasi distribusi alokasi dan penentuan besarnya pengeluaran memegang peranan penting dalam pencapaian target kebijakan fiskal. Di samping itu, pengelolaan anggaran pembangunan juga harus tetap ditempatkan sebagai bagian yang utuh dari upaya menciptakan anggaran pendapatan dan belanja negara yang sehat, melalui upaya mengurangi secara bertahap peran pembiayaan yang bersumber dari luar negeri tanpa mengurangi upaya menciptakan pertumbuhan yang berkesinambungan. Pembiayaan pembangunan rupiah dibiayai dari sumber-sumber pembiayaan dalam negeri, dan pinjaman program. Pengelolaan dana tersebut akan dialokasikan kepada departemen dan lembaga pemerintah non departemen di tingkat pusat termasuk Departemen Hankam, dan pemerintah daerah, yang diklasifikasikan ke dalam dana pembangunan yang dikelola oleh instansi pusat, dan dana pembangunan yang dikelola daerah (Djamin, 1993). Dalam rangka menutupi kesenjangan antara kebutuhan pembangunan dengan kemampuan dana dalam negeri, maka pembiyaan proyek masih tetap dibutuhkan. Pada tahun 1999-2004 pembiayaan pembangunan dengan dana yang bersumber dari luar negeri diupayakan untuk secara bertahap dikurangi. Untuk itu, pembiayan proyek harus dimanfaatkan secara lebih optimal terutama bagi kegiatan ekonomi yang produktif dan dilaksanakan secara lebih transparan, efektif dan efesien. Dengan demikian, pemilihan proyek-proyek yang pembiayaan bersumber dari pinjaman luar negeri harus dilakukan berdasarkan prioritas sehingga dapat mendukung penciptaan sasaran. Persentase pembiayaan proyek terhadap PDB terus diupayakan menurun sebagai cerminan untuk mengurangi ketergantungan terhadap pinjaman luar negeri, sekaligus mencerminkan adanya upaya untuk mencapai fiscal sustainability sebagai sasaran strategis dari APBN. Pembiayaan proyek dimanfaatkan untuk pembangunan sumber daya manusia di bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial dalam rangka mendukung program jaringan pengaman sosial, penyediaan sarana dan prasarana transportasi, pembangunan di bidang pertanian, tenaga listrik, dan pengairan. Di samping itu juga akan dimanfaatkan untuk pengadaan prasarana pendukung Hankam, telekomunikasi, dan pembangunan prasarana perkotaan.

Secara garis besar,yang termasuk dalam pengeluaran pembangunan diantaranya adalah:

• Pengeluaran pembangunan untuk berbagai departemen/lembaga Negara,diantaranya untuk membiayai proyek-proyek pembangunan sektoral yang menjadi tanggung jawab masing-masing departemen/lembaga Negara bersangkutan.
• Pengeluaran pembangunan  untuk anggaran pembangunan daerah( Dati I dan II )
• Pengeluaran pembangunan lainnya

Inilah beberapa sektor perekonomian yang umumnya terpengaruh oleh besar atau kecilnya pengeluaran negara, antara lain :

·         - Sektor Produksi
- Sektor Distribusi
- Sektor Konsumsi Masyarakat
- Sektor Keseimbangan Perekonomian

BELANJA NEGARA

            APBN Adalah suatu daftar atau penjelasan terperinci mengenai penerimaan dan pengeluaran negara dalam jangka waktu satu tahun yang ditetapkan dengan Undang-undang, serta dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

BELANJA NEGARA, terdiri :

·         Belanja Pemerintah Pusat, meliputi :

·         Belanja Pegawai

·         Belanja Barang

·         Belanja Modal

·         Belanja Bunga dan Pinjaman

·         Subsidi (subsidi energi dan subsidi nonenergi)

·         Belanja Hibah

·         Belanja Bantuan Sosial

·         Belanja lain-lain

Belanja Pemerintah Pusat, dilihat dari sudut pandang organisasi, fungsi dan jenis belanja Transfer ke daerah

a)Dana Perimbangan (DBH, DAU, DAK)

b)Dana Otonomi Khusus

c)Dana Penyesuaian

RPJMP KOTA BANDUNG

Tabel 1. Kebutuhan Total Belanja Langsung dan Belanja Langsung per Kapita

APBD Kota Bandung Tahun 2009-2013

TAHUN	Total Belanja Langsung (Milyar Rp)	Belanja Langsung perkapita (Rp/tahun)
2007	750	320.411
2008	878	370.865
2009	1.036	432.169
2010	1.273	524.425
2011	1.492	607.226
2012	1.697	682.305
2013	1.891	751.051

Sumber : Hasil Analisis

Tabel 2. Kebutuhan Belanja Langsung APBD Kota Bandung

Tahun 2009-2013 menurut Program Prioritas

TAHUN	·  BandungCerdas	·  BandungSehat	·  BandungMakmur	·  BandungBerprestasi ·  BandungHijau	·  Bandung Kota Seni Budaya ·  Bandung Kota Agamis ·  Reformasi Birokrasi
2007	66	86	38	262	298
2008	58	82	36	286	417
2009	83	83	44	299	528
2010	117	98	56	378	625
2011	137	114	68	459	714
2012	149	131	80	541	796
2013	154	148	93	626	871

Tabel 8. Struktur Belanja Pemerintah Kota Bandung Tahun 2003 -2008

(dalam milyar rupiah)

Tahun	Belanja	Belanja Aparatur	Belanja Publik	Belanja Bagi Hasil	Belanja Tak Disangka	Belanja Tidak Langsung	Belanja Langsung
2003	945.8	482.7	335.7	114.0	13.6
2004	975.0	396.5	465.1	112.8	0.6
2005	1.114.1	414.5	558.0	111.1	30.4
2006	1.266.1	451.8	639.9	175.1	0.2
2007	1.552.8					984.1	568.7
2008*	2.146.0					1237.2	908.8
Maret	294					206.3	87.7

               Sumber Data : LKPJ AMJ 2003 -2008

Tabel 9. Pendapatan dan Belanja Nominal-Riil  Pemerintah Kota Bandung

Tahun 2003 -2007 (tahun dasar 2003)

Tahun	Pendapatan (Milyar Rp)		Belanja Langsung (Publik) perkapita (Rp)
	Nominal	Riil	Nominal	Riil
2003	962	962	150,655	150,655
2004	1,119	1,027	208,320	191,243
2005	1,123	891	245,710	195,037
2006	1,398	957	278,599	190,761
2007	1,686	1,059	243,042	152,661

Tabel 10. Kebutuhan Belanja Langsung APBD Kota Bandung

dan Persentase Belanjang Langsung terhadap APDB

menurut Skenario Ekonomi Normal dan Target

Tahun	Belanja Langsung	Normal (%)	Target (%)
2005	316	28.2	28.2
2006	354	25.4	25.4
2007	750	44.5	44.5
2008	878	50.1	50.1
2009	1,036	53.6	51.8
2010	1,273	59.4	55.8
2011	1,492	63.4	57.4
2012	1,697	66.1	57.3
2013	1,891	68.1	56.0

DAFTAR RINCIAN ALOKASI ANGGARAN K/L (BASELINE),2015-2017 MENURUT FUNGSI (MILIAR RUPIAH)

NO	KODE	FUNGSI	KPJM 2015	KPJM 2016	KPJM 2017
1	01	Pelayanan Umum	182.132,7	186.195,0	190.438,0
2	02	Pertahanan	85.267,1	87.253,4	89.320,3
3	03	Ketertiban dan Keamanan	33.036,1	34.172,5	35.345,3
4	04	Ekonomi	119.714,9	121.458,6	122.960,1
5	05	Lingkungan Hidup	11.777,3	11.964,2	11.860,5
6	06	Perumahan dan Fasilitas Umum	31.786,1	22.354,7	22.767,6
7	07	Kesehatan	12.354,5	12.547,5	12.690,1
8	08	Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	2.088,2	2.113,1	2.151,0
9	09	Agama	4.466,7	4.572,6	4.663,6
10	10	Pendidikan dan Kebudayaan	135.827,3	138.638,9	142.024,6
11	11	Perlindungan Sosial	8.350,9	8.671,2	9.032,1
JUMLAH			626.801,6	629.941,6	643.253,3

Sumber           : Kementrian Keuangan

DAFTAR RINCIAN ALOKASI ANGGARAN (BASELINE), 2015-2017 MENURUT ORGANISASI (K/L) (MILIAR RUPIAH)

NO	BA	KEMENTRIAN NEGARA / LEMBAGA	2015	2016	2017
1	01	Majelis Permusyawaratan Rakyat	637,8	670,9	705,8
2	02	Dewan Perwakilan Rakyat	2.915,9	3.054,3	3.199,8
3	04	Badan Pemeriksa Keuangan	2.792,0	2.892,8	2.997,7
4	05	Mahkamah Agung	7.429,0	7.641,7	7.862,2
5	06	Kejaksaan Republik Indonesia	3.959,8	4.091,3	4.225,7
6	07	Kementerian Sekretariat Negara	2.067,3	2.159,3	2.255,8
7	010	Kementerian Dalam Negeri	15.429,5	5.360,7	5.487,7
8	011	Kementerian Luar Negeri	5.222,1	5.405,5	5 .574,1
9	012	Kementerian Pertahanan	85.337,0	87.323,4	89.390,2
10	013	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI	7 .553,6	7.836,8	8.132,8
11	015	Kementerian Keuangan	19.358,6	20.031,6	20.651,2
12	018	Kementerian Pertanian	15.993,6	16.472,0	15.689,7
13	019	Kementerian Perindustrian	2.692,3	2.755,7	2.819,7
14	020	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	14.659,5	13.357,3	13.120,6
15	022	Kementerian Perhubungan	40.110,6	4 0.687,3	40.639,2
16	023	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	84.900,8	86.784,5	8 9.387,7
17	024	Kementerian Kesehatan	4 5.321,5	45.838,0	46.395,8
18	025	Kementerian Agama	50.443,8	51.321,8	5 2.001,0
19	026	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	4.051,1	4.187,2	4 .340,3
20	027	Kementerian Sosial	7 .967,2	8.296,4	8 .665,4
21	029	Kementerian Kehutanan	5.318,8	5.388,2	5 .500,6
22	032	Kementerian Kelautan dan Perikanan	5.797,1	6.020,1	6 .244,0
23	033	Kementerian Pekerjaan Umum	77.718,0	8 0.536,5	8 3.430,1
24	034	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan	540,1	567,2	5 95,7
25	035	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	333,1	3 49,5	3 66,7
26	036	Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat	1 91,9	194,4	2 00,6
27	040	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1.740,8	1.767,4	1.807,0
28	041	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	137,9	144,4	151,3
29	042	Kementerian Riset dan Teknologi	629,7	526,2	5 21,0
30	043	Kementerian Lingkungan Hidup	880,3	868,2	627,1
31	044	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	1.474,3	1.383,3	1.422,3
32	047	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	218,5	222,5	2 26,7
33	048	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	165,6	171,7	178,2
34	050	Badan Intelijen Negara	1.370,1	1.439,9	1.513,3
35	051	Lembaga Sandi Negara	1.415,0	1.487,2	1.563,1
36	052	Dewan Ketahanan Nasional	32,5	34,0	3 5,6
NO	BA	KEMENTRIAN NEGARA/ LEMBAGA	2015	2016	2017
37	054	Badan Pusat Statistik	3.683,3	3.792,6	3 .906,6
38	055	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas	1.187,8	1.202,0	1.197,7
39	056	Badan Pertanahan Nasional	4.316,2	4.397,0	4.352,9
40	057	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia	454,8	475,6	4 97,5
41	059	Kementerian Komunikasi dan Informatika	3.650,5	3.719,9	3.792,2
42	060	Kepolisian Negara Republik Indonesia	42.753,4	44.025,8	45.346,8
43	063	Badan Pengawas Obat dan Makanan	1.164,6	1.198,1	1.233,1
44	064	Lembaga Ketahanan Nasional	337,9	343,4	349,0
45	065	Badan Koordinasi Penanaman Modal	6 29,3	6 53,6	6 79,2
46	066	Badan Narkotika Nasional	812,9	814,5	833,9
47	067	Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal	1.399,7	1 .471,7	1 .547,5
48	068	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	2.953,3	2.999,9	2 .972,0
49	074	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	71,1	73,7	7 6,4
50	075	Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	1.631,2	1 .697,8	1 .767,6
51	076	Komisi Pemilihan Umum	15.485,9	15.523,8	15.563,4
52	077	Mahkamah Konstitusi RI	198,6	208,7	2 19,4
53	078	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	67,8	70,8	7 3,9
54	079	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	1.101,0	1.130,4	1 .159,0
55	080	Badan Tenaga Nuklir Nasional	743,3	769,2	7 96,2
56	081	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	819,3	833,6	845,6
57	082	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional	795,1	799,5	805,9
58	083	Badan Informasi Geospasial	842,1	883,5	9 27,2
59	084	Badan Standardisasi Nasional	99,8	104,4	1 09,2
60	085	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	104,9	109,3	113,9
61	086	Lembaga Administrasi Negara	245,4	255,5	2 66,1
62	087	Arsip Nasional Republik Indonesia	128,9	132,4	1 36,0
63	088	Badan Kepegawaian Negara	5 54,0	565,4	577,2
64	089	Kementerian Perdagangan	2.304,1	2 .324,1	2 .389,5
65	090	Kementerian Perdagangan	2.304,1	2 .324,1	2 .389,5
66	091	Kementerian Perumahan Rakyat	4.781,3	5.010,0	5 .249,9
67	092	Kementerian Pemuda dan Olah Raga	1.876,6	1.889,6	1 .910,5
68	093	Komisi Pemberantasan Korupsi	6 36,6	657,2	678,8
69	095	Dewan Perwakilan Daerah (DPD)	7 40,4	760,4	781,2
70	100	Komisi Yudisial Republik Indonesia	85,2	87,0	88,8
71	103	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	945,2	959,8	9 75,2
72	104	Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia	332,3	341,9	352,2
73	105	Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS)	846,0	847,0	8 48,0
74	106	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	171,3	175,7	180,4
75	107	Badan SAR Nasional	1.557,7	1.630,3	1.706,5
76	108	Komisi Pengawas Persaingan Usaha	99,0	103,2	107,7
77	109	Badan Pengembangan Wilayah Suramadu	395,1	409,4	424,4
78	110	Ombudsman Republik Indonesia	68,6	70,3	72,1
79	111	Badan Nasional Pengelola Perbatasan	194,6	195,2	1 95,8
80	112	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	1.008,3	1.011,0	1.013,7
81	113	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	317,5	334,0	3 18,3
82	114	Sekretariat Kabinet	193,0	200,7	208,8
85	115	Badan Pengawas Pemilihan Umum	3.433,4	3.615,1	3 .805,4
86	116	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia	1 .025,3	1.053,8	1.083,6
87	117	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia	1.093,8	1.113,3	1 .133,8
88	118	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang	393,8	3 95,6	3 97,4
JUMLAH			626.801,6	629.941,6	643.253,3

SUMBER : Kementrian Keuangan, diolah